Tindakan Aparat dalam Merepresi Masa Aksi: Ancaman terhadap Jurnalis dan Tim Medis sebagai Pelanggaran Undang-Undang dan Kode Etik Profesi

Di tengah gelombang aksi protes dan demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, tindakan aparat yang terlihat semakin represif dan intimidatif mulai mencuat sebagai perhatian serius publik. Tidak hanya menargetkan massa demonstran, namun terdapat pula laporan yang mengungkapkan bahwa aparat mengancam jurnalis serta tim medis yang hadir untuk memberikan pelayanan dan pendampingan. Tindakan ini, menurut banyak kalangan, tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang dan kode etik profesi yang seharusnya melindungi kebebasan pers dan integritas layanan kesehatan.

Kondisi Aksi dan Reaksi Aparat

Selama beberapa bulan terakhir, aksi protes di Indonesia semakin sering terjadi sebagai respon terhadap berbagai isu sosial dan politik. Masyarakat berkumpul untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketidakadilan, dan korupsi. Di tengah semangat demokrasi ini, aparat seharusnya menjamin keamanan dan ketertiban tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam prakteknya, beberapa laporan menunjukkan bahwa aparat menggunakan tindakan represif yang berlebihan, termasuk penggunaan kekuatan fisik dan intimidasi verbal terhadap para demonstran, jurnalis, dan tenaga medis.

Insiden-insiden tersebut tidak hanya menghambat hak warga negara untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Fakta-fakta Terkini: Ancaman terhadap Jurnalis dan Tim Medis

Berdasarkan berbagai laporan media dan pengamatan langsung di lapangan, terdapat beberapa poin penting yang menggambarkan situasi di lapangan:

1. Penggunaan Kekerasan Berlebihan:
   Dalam beberapa aksi, aparat dinilai telah menggunakan kekerasan yang tidak proporsional. Tindakan tersebut meliputi penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap demonstran yang tidak bersenjata.

2. Ancaman terhadap Kebebasan Pers:
   Jurnalis yang meliput aksi protes dilaporkan mengalami intimidasi, baik melalui peringatan langsung maupun ancaman fisik. Hal ini mengakibatkan adanya upaya sensor dan pembatasan ruang bagi kebebasan pers yang seharusnya menjadi pilar demokrasi.

3. Pengabaian Terhadap Tim Medis:
   Tim medis yang hadir untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban aksi juga menjadi sasaran intimidasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa aparat menghalangi akses tim medis, sehingga menghambat upaya penyelamatan nyawa.

4. Penindasan Hak Berkumpul dan Berpendapat:
   Aksi protes yang merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat terbukti terhambat oleh tindakan aparat yang menggunakan taktik represi untuk menghentikan gerakan massa.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat dalam konteks tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktik mereka dengan kerangka hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pelanggaran yang patut dicermati:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM):
   Konstitusi Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bebas berekspresi, berkumpul, dan mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan represif yang dilakukan aparat jelas menghambat pelaksanaan hak-hak ini, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM yang serius.

2. Pelanggaran Undang-Undang tentang Kebebasan Pers:
   Kebebasan pers merupakan elemen penting dalam menjaga demokrasi. Dengan mengintimidasi jurnalis, aparat telah melanggar prinsip-prinsip dasar undang-undang yang menjamin kebebasan pers, yang pada akhirnya berdampak negatif pada keterbukaan informasi publik.

3. Pelanggaran Terhadap Kode Etik Profesi:
   Kode etik profesi, terutama bagi jurnalis dan tenaga medis, menuntut perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Tindakan yang mengancam keselamatan dan kebebasan mereka merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga merusak integritas profesi itu sendiri.

4. Pelanggaran Prosedur Hukum:
   Banyak insiden yang menunjukkan bahwa proses penangkapan dan penahanan demonstran, jurnalis, maupun tim medis tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa adanya proses peradilan yang transparan, tindakan ini dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Jurnalis dan Medis

Dalam dunia jurnalisme, kebebasan berekspresi dan hak untuk meliput adalah pilar utama yang mendukung keberadaan pers sebagai pengawas kekuasaan. Namun, ketika aparat mengancam jurnalis, bukan hanya kebebasan pers yang terancam, tetapi juga integritas dan kredibilitas profesi tersebut. Kode etik jurnalis mengharuskan mereka untuk melaporkan informasi secara objektif dan berani, tanpa takut akan tekanan atau intimidasi. Ancaman dari aparat tidak hanya menghambat pekerjaan mereka, tetapi juga memaksa banyak media untuk mengurangi cakupan pemberitaan terkait isu-isu sensitif.

Sementara itu, tim medis yang bekerja di lapangan memiliki kode etik tersendiri yang mengharuskan mereka untuk memberikan pertolongan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Penghalangan terhadap mereka dalam menjalankan tugas kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika medis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada korban yang membutuhkan perawatan segera, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Dampak Terhadap Masyarakat dan Demokrasi

Tindakan aparat yang represif serta ancaman terhadap jurnalis dan tim medis memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi masyarakat maupun institusi demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Akses Informasi:
   Ketika jurnalis diintimidasi, ruang untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang menjadi terbatas. Masyarakat pun kesulitan mendapatkan gambaran nyata tentang apa yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

2. Kerusakan Kepercayaan Publik:
   Insiden penindasan ini turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga negara. Kepercayaan yang hilang akan berdampak pada stabilitas sosial dan politik, serta mengganggu upaya pembangunan nasional.

3. Potensi Eskalasi Konflik:
   Jika tindakan represif terus berlangsung tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka potensi terjadinya eskalasi konflik semakin tinggi. Masyarakat yang merasa tidak dilindungi oleh aparat cenderung mencari saluran lain untuk menuntut keadilan, yang bisa berujung pada kerusuhan lebih lanjut.

4. Mengikis Semangat Demokrasi:
   Demokrasi yang sehat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Namun, jika aparat terus mengintimidasi warga negara dan menghambat kebebasan pers, maka semangat demokrasi yang selama ini menjadi pilar negara akan tergerus.

Peran Media dan Advokasi dalam Menjaga Kebenaran

Dalam situasi seperti ini, peran media dan organisasi advokasi menjadi sangat penting. Media yang bebas dan independen harus tetap melaporkan insiden penindasan dengan objektivitas, sehingga kebenaran dapat terungkap kepada publik. Organisasi advokasi juga perlu menggandeng masyarakat untuk mengadakan dialog konstruktif dengan pihak berwenang, guna menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan aparat.

Advokasi melalui jalur hukum, seperti pengajuan gugatan atau petisi, menjadi salah satu cara untuk menekan pihak berwenang agar mengkaji kembali kebijakan represif yang diterapkan. Dengan dukungan hukum dan tekanan dari publik, diharapkan reformasi dalam penegakan hukum dan tata kelola aparat dapat segera terwujud.

Tuntutan Keadilan dan Reformasi Sistem Penegakan Hukum

Melihat berbagai pelanggaran yang terjadi, sudah saatnya masyarakat dan lembaga terkait menuntut keadilan dan reformasi dalam sistem penegakan hukum. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

• Transparansi dan Akuntabilitas:
  Pemerintah dan aparat harus membuka ruang transparansi dalam setiap tindakan yang diambil selama masa aksi. Hal ini termasuk penyampaian laporan secara terbuka kepada publik mengenai insiden-insiden yang terjadi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

• Pemberian Perlindungan Hukum:
  Jurnalis dan tim medis yang menjadi sasaran intimidasi perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Langkah ini penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan tekanan, serta untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara hukum.

• Dialog Terbuka antara Aparat dan Masyarakat:
  Penting adanya dialog konstruktif antara aparat dan perwakilan masyarakat. Melalui forum diskusi dan mediasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berimbang dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

• Reformasi Internal Aparat:
  Institusi aparat perlu melakukan evaluasi dan reformasi internal guna memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Pelatihan mengenai penegakan hak asasi manusia dan penegakan etika profesi harus menjadi bagian integral dari pembinaan aparat.

Menuntut Kebenaran dan Perlindungan Hak

Dalam konteks masa aksi yang sarat dengan semangat protes dan tuntutan keadilan, tindakan aparat yang represif dan mengancam jurnalis serta tim medis jelas telah melanggar undang-undang serta kode etik profesi. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem demokrasi.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebebasan, sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Perlindungan terhadap jurnalis dan tenaga medis adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus ditegakkan secara konsisten. Dengan langkah-langkah reformasi, transparansi, dan dialog terbuka, diharapkan Indonesia dapat kembali ke jalan demokrasi yang sehat, di mana setiap suara dihargai dan setiap tindakan aparat berada dalam koridor hukum yang jelas.

Masyarakat, media, dan lembaga advokasi harus bersinergi untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan hak asasi. Suara yang lantang dan kritis merupakan senjata utama dalam mengoreksi penyalahgunaan wewenang dan meluruskan arah kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Hanya dengan keberanian untuk bersuara dan menuntut keadilan, Indonesia dapat meraih reformasi yang sesungguhnya dan mewujudkan negara hukum yang adil, transparan, dan demokratis.

Saatnya kita semua bertindak, menyuarakan kebenaran, dan menuntut perlindungan bagi mereka yang berani mengungkap fakta. Dalam proses ini, peran setiap elemen masyarakat menjadi sangat krusial demi menciptakan iklim yang kondusif bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi. Mari kita bersama-sama melawan tindakan represif, mengedepankan prinsip keadilan, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Teror Bangkai ke Redaksi Tempo: Ancaman Nyata terhadap Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi

Baru-baru ini, redaksi Tempo menerima kiriman paket berisi kepala babi tanpa telinga dan bangkai tikus dengan kepala terpenggal. Tindakan ini jelas merupakan bentuk teror yang mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kita harus bersuara menentang aksi-aksi intimidasi semacam ini.

Teror terhadap Kebebasan Pers

Pengiriman bangkai hewan ke kantor media adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Pers memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika jurnalis diteror, fungsi kontrol sosial pers terancam, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menegaskan bahwa tindakan ini adalah upaya untuk menakuti jurnalis. Namun, ia menekankan bahwa redaksi tidak akan gentar dan meminta pelaku menghentikan tindakan pengecut tersebut.

Dampak terhadap Demokrasi

Kebebasan berpendapat adalah pilar utama demokrasi. Ancaman terhadap pers tidak hanya membungkam suara jurnalis tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang objektif. Jika dibiarkan, tindakan intimidasi semacam ini dapat mengembalikan kita ke masa kelam di mana kebebasan berpendapat dibungkam.

Pentingnya Solidaritas Publik

Masyarakat harus menunjukkan solidaritas dengan mendukung kebebasan pers. Dukungan publik dapat berupa penyebaran informasi, partisipasi dalam diskusi publik, atau aksi damai menentang intimidasi terhadap jurnalis. Dengan bersuara bersama, kita dapat menunjukkan bahwa intimidasi tidak akan berhasil membungkam kebenaran.

Teror terhadap redaksi Tempo adalah ancaman nyata bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara yang peduli, kita harus bersatu dan bersuara menentang segala bentuk intimidasi terhadap pers. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa demokrasi dan kebebasan berpendapat tetap terjaga di negeri ini.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025: Menavigasi Ketidakpastian Global

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Memasuki tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%, mencerminkan stabilitas di tengah dinamika ekonomi dunia yang kompleks.

Kondisi Ekonomi Global

Lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan di sekitar 3,2% hingga 3,3% pada 2025. Faktor-faktor seperti kebijakan moneter ketat oleh bank sentral utama, ketegangan perdagangan, dan inflasi yang persisten menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi global.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,7% pada 2025, dengan risiko meningkatnya kemiskinan di negara-negara berkembang akibat investasi yang rendah dan tingkat utang yang tinggi. Selain itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyoroti bahwa meningkatnya proteksionisme dapat menghambat rantai pasokan global dan meningkatkan harga konsumen, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial. Namun, lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, OECD, dan PBB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 5%. Proyeksi ini mencerminkan stabilitas, meskipun ada tantangan eksternal yang signifikan.

Tantangan Domestik

Pada awal 2025, beberapa indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan tekanan. Terjadi deflasi, nilai tukar rupiah tertekan, pasar saham melemah, dan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami anomali. Penurunan harga komoditas utama dan perubahan metode pengumpulan pajak menyebabkan penerimaan pajak turun 30,2% dalam dua bulan pertama tahun ini. 

Kebijakan Pemerintah dan Respons

Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program prioritas, termasuk proyek energi dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah akan mendukung dana kekayaan negara yang baru dibentuk dan menyuntikkan modal ke perusahaan negara di sektor logistik dan pertanian. Bank Indonesia juga mengambil langkah mengejutkan dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah volatilitas keuangan dan pelemahan rupiah.

Peluang dan Strategi ke Depan

Meskipun tantangan global dan domestik signifikan, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, dan investasi di sektor-sektor strategis dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing industri manufaktur dapat membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Proyeksi ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan stabilitas di tengah ketidakpastian global. Dengan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap tantangan domestik dan internasional, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menavigasi masa depan ekonomi yang kompleks ini.

Mengenal Dwifungsi ABRI: Sejarah, Kejatuhan, dan Ancaman bagi Demokrasi

Dwifungsi ABRI adalah konsep yang pernah menjadi dasar peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam pemerintahan Orde Baru. Konsep ini memberikan kewenangan kepada ABRI tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga sebagai aktor politik dan sosial. Pada era Reformasi, konsep ini dihapus karena dianggap menghambat demokrasi dan berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wacana kembalinya peran militer dalam ranah sipil kembali mencuat, menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi di Indonesia.

Sejarah Singkat Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI pertama kali dicetuskan pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno dan semakin mengakar di masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Konsep ini berakar dari doktrin bahwa militer bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan politik untuk menjaga stabilitas nasional.

Pada praktiknya, Dwifungsi ABRI memberikan ruang bagi militer untuk masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Perwira militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di kementerian, pemerintahan daerah, dan bahkan parlemen melalui mekanisme Fraksi ABRI di DPR.

Selama Orde Baru, keberadaan Dwifungsi ABRI menjadi alat politik yang menjaga stabilitas rezim Soeharto. Namun, hal ini juga menyebabkan minimnya kontrol sipil terhadap militer dan sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia serta penindasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Bagaimana Dwifungsi ABRI Runtuh di Era Reformasi?

Krisis ekonomi dan politik yang memuncak pada 1998 menjadi titik balik bagi Indonesia. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin mahasiswa menuntut reformasi di berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk di tubuh militer. Salah satu tuntutan utama Reformasi adalah penghapusan Dwifungsi ABRI, karena dianggap sebagai biang keladi dari otoritarianisme dan korupsi politik.

Pada tahun 1999, ABRI dipisahkan menjadi dua institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan. Fraksi ABRI di DPR dihapuskan, dan militer dilarang terlibat dalam politik praktis. Sejak saat itu, militer diharapkan kembali ke fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara di bawah kontrol sipil.

Bahaya yang Mengintai Demokrasi Jika Dwifungsi ABRI Kembali

Meskipun reformasi telah membatasi peran militer dalam politik, dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai upaya yang mengindikasikan adanya kembalinya peran militer dalam ranah sipil. Beberapa pejabat pemerintah memberikan sinyal dukungan terhadap peran TNI dalam mengelola masalah-masalah sipil, seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan bahkan kebijakan keamanan dalam negeri.

Kembalinya Dwifungsi ABRI dalam bentuk apa pun dapat membawa berbagai dampak negatif bagi demokrasi, di antaranya:

• Melemahkan Kontrol Sipil terhadap Militer

Dalam negara demokrasi, militer harus berada di bawah kontrol sipil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika militer kembali memiliki peran politik, maka pengawasan terhadap mereka akan melemah, membuka peluang bagi tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.  

• Ancaman terhadap Kebebasan Sipil dan HAM

Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik sering kali berujung pada tindakan represif terhadap kelompok oposisi dan aktivis. Jika militer kembali ke arena politik, maka potensi pembungkaman kebebasan berekspresi dan pelanggaran HAM bisa meningkat.

• Penggunaan Militer untuk Kepentingan Politik

Jika tentara kembali diperbolehkan masuk ke dalam pemerintahan, ada risiko bahwa mereka akan digunakan oleh pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada politik yang tidak demokratis, di mana pemimpin sipil menggunakan militer untuk mengamankan kekuasaannya, seperti yang terjadi di era Orde Baru.

• Menghambat Profesionalisme Militer

Tugas utama militer adalah mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Jika mereka kembali terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan, fokus dan profesionalisme mereka sebagai alat pertahanan negara akan terganggu. Hal ini justru dapat melemahkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya.

Dwifungsi ABRI adalah konsep yang telah terbukti lebih banyak merugikan demokrasi daripada mendukung stabilitas negara. Reformasi 1998 telah berhasil menghapuskan peran ganda militer dalam politik, mengembalikan mereka ke fungsi utama sebagai penjaga pertahanan negara.

Namun, tanda-tanda kembalinya keterlibatan militer dalam urusan sipil patut menjadi perhatian. Jika Dwifungsi ABRI dihidupkan kembali, maka demokrasi Indonesia berisiko mengalami kemunduran, dengan meningkatnya kontrol militer terhadap pemerintahan, melemahnya kebebasan sipil, dan terbukanya peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai masyarakat yang menikmati hasil reformasi, kita perlu waspada dan terus mengawal jalannya demokrasi agar tidak kembali ke era otoritarianisme. Militer yang kuat adalah militer yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil, bukan yang terlibat dalam politik praktis.

Jadi, bagaimana pendapat kamu tentang kemungkinan kembalinya Dwifungsi ABRI? Yuk, diskusikan!